KPU Bersama Bawaslu Lampung Utara Kunjungi Disdukcapil Bahas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

130

Kotabumi, kpu-lampungutara.go.id – Dalam upaya melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara berkunjung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

Anggota KPU Kabupaten Lampung Utara Divisi Data dan Informasi, Yansen Atik didampingi Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Abdul Kholik dan Agus Ramdhani langsung diterima Kepala Disdukcapil Lampung Utara, Maspardan di ruang kerjanya Rabu (6/5) yang saat itu didampingi Sekretaris Disdukcapil, Tien Rostina dan sejumlah Kepala Bidang Disdukcapil.

Saat itu, anggota KPU Kabupaten Lampung Utara, Yansen Atik mengatakan kedatangan dirinya bersama anggota Bawaslu setempat bermaksud berkoordinasi dengan Disdukcapil perihal kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan intruksi KPU-RI melalui surat edarannya yang bernomor 181/PL.02.1-SD/KPU/II/2020 yang memerintahkan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. “Ya kita diminta untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan berkoordinasi bersama Disdukcapil untuk mengkonsolidasikan data kependudukan. Dalam proses ini teman-teman Bawaslu juga mendapat perintah untuk mengawasinya,” ujarnya seraya diamini oleh dua Komisioner Bawaslu.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, lanjut dia, bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. “Data pemilih merupakan jantung atau ruhnya pemilu,” kata Yansen. 

Perihal data kependudukan apa saja yang didapat dari Disdukcapil. Yansen mengatakan untuk saat ini pihaknya belum menerima data kependudukan yang diminta dikarenakan adanya regulasi yang membatasinya. “Belum kita dapat karena ada regulasi yang membatasinya sehingga pihak Disdukcapil belum dapat memberikannya dan kita hargai itu,” terangnya.

Di tempat yang sama, Kadisdukcapil Kabupaten Lampung Utara, Maspardan mengatakan Disdukcapil selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU. Hanya saja untuk memberikan data kependudukan yang diminta KPU pihaknya terkendala aturan yang ada. “Kalau data lengkap by name by address kami terkendala dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa data perseorangan bersifat rahasia wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya dan tidak diperkenankan untuk memberikannya,” jelas Maspardan. 

(YA/red)